Pamekasan - Monitoring Komisi I DPRD Pamekasan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang beralamat di jalan Jokotole yang dulu Kantor KPPT, dinilai tak layak sebagai kantor Penanaman Modal.
Ismail, SHi selaku Ketua Komisi I mengatakan, hal ini dikarenakan sarana dan prasarananya yang tidak layak, kalau boleh saya mengusulkan di tahun 2018 agar Bupati membangunkan kantor Dinas ini, karena ini merupakan corong layanan pada masyarakat dan investor.
"Kalau kantornya saja kayak gini, bagaimana investor tertarik untuk masuk", ungkapnya. Selasa (21/2).
Hasil rapat dan koordinasi antara wakil rakyat, terjadi ego sektoral dari masing-masing dinas terkait. Seharusnya dinas ini menjadi koordinator utama.
"Kami berharap Buoati menjadi mediator terkait ini, perbubnya sudah ada dan hanya tinggal dijalankan saja oleh dinas terkait, tapi faktanya masih belum dilakukan juga", katanya.
Lebih lanjut politisi partai Demokrat ini mengatakan, seharusnya masing-masing dinas itu ada petugasnya yang stanby disini sehingga koordinasinya mudah dan cepat.
"Dalam waktu dekat kami akan berkirim surat ke Bupati untuk Dinas Penanaman Modal ini betul-betul satu pintu, gunanya untuk investasi di Pamekasan", pungkasnya sambil menunjuk air yang genangannya belum surut waktu hujan turun.
Liputan : Holil SuaraPamekasan
Editor : Pandu Wardana
