Pamekasan - Pukuhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pamekasan (Gempa) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan karena diduga adanya oknum pungli dalam program Prona tahun kemarin. Senin (6/3).
Syaiful Bahri selaku orator dalam aksi kali ini mengungkapkan terkait program prona yang seharusnya anggaran sudah disediakan pemerintah, namun dibawah pihak aparatur desa tetap melakukan pungutan kepada masyarakat yang berkisar Rp. 400 - 1,4 juta
"Prona ini sudah jelas dianggarkan oleh pemerintah, tapi kenapa masih ada pungutan dibawah apakah ini yang namanya akan mensejahterakan rakyat, lantas kemana uang itu", katanya.
Menanggapai adanya aksi gempa, Sukidi selaku Kasi Pengukuran mewakili BPN mengatakan, jika prona sudah berjalan sekitar tahun 80 an yang anggarannya dibiayai APBN guna pembuatan sertifikat tanah mulai dari penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran, pemeriksaan tanah, pengesahan dan penertiban.
"Pihak BPN dilarang meminta, memungut dan menerima uang dari masyarakat, namun jika ada ini diluar tanggung jawab BPN", jelasnya.
Sementara itu Abdussalam selaku ketua Gempa mengatakan kurang puas dengan jawaban dari pihak BPN dan rencananya kasus ini akan dibawa keranah hukum.
"Kami punya bukti pernyataan bermaterai dari mereka-mereka bahwa itu yang menerima pihak pertanahan, jadi akan kami laporkan ke Kejari dengan tembusan Kejati besok", tegasnya.
Setelah mendapat jawaban dari pihak BPN, peserta membubarkan diri. Aksi kali ini berjalan cukup tertib dan lancar dibawah penjagaan dan pengawasan Kepolisian dari Polres Pamekasan.
Liputan : Holil
Editor : Pandu Wardana
