Pamekasan - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, mendatangi kantor DPRD Pamekasan terkait bela rakyat atas kebijakan pemerintah pusat berlangsung ricuh, Kamis (12/1).
Kericuhan yang dipicu saat pendemo ketika tidak ditemui langsung oleh Ketua DPRD dan hanya ditemui oleh Suli Faris, dan Hermanto selaku wakil ketua DPRD serta beberapa anggota dewan lainnya.
Dalam orasinya, Chairul Umam selaku ketua HMI Pamekasan mengatakan, "kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat tentang PP no.60 tahun 2016, jenis dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kenaikan hargaBBm non subsidi, serta dicabutnya subsidi atas pengguna listrik 900 VA yang di anggap sebuah petaka bagi rakyat Indonesia", ujarnya.
Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI ini berawal dari dorong-dorongan pendemo yang meminta agar ketia dewan keluar, akibat dihalng-halangi oleh petugas maka dilanjutkan bakar ban dan adu jotos dengan aparat keamanan dari Polres Pamekasan.
[caption id="attachment_449" align="alignright" width="398"]
Foto : Holil, Massa membakar ban bekas di depan kantor DPRD Pamekasan[/caption]
Sementara itu, Suli Faris selaku wakil rakyat mengatakan, saya sebagai bagian dari wakil rakyat memberikan apresiasi kepada para pendemo, karena kebijakan pemerintah pusat tidak hanya menjadi persoalan adik-adik HMI saja, tapi kita semua termasuk kami di DPRD", ungkapnya.
Lebih lanjut politisi Partai Bulan Bintang ini mengungkapkan, "kita juga tidak ingin beban yang sudah amat berat ditanggung oleh masyarakat kita yang kemudian ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, sesungguhnya hati kecil kita sana dengan kalian semua", tambahnya.
"Cuma masalahnya sekarang kebijakan ini diambil dan dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi untuk melakukan protes secara langsung kami tidak punya akses karena kami di DPRD hanyalah mitra kerja dengan Pemerintah Kabupaten", pungkasnya.
Liputan : Holil SuaraPamekasan
Editor : Pandu Wardana
