Suarapamekasan - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya (25/05/2023) dan bertemu dengan pemangku kebijakan di bidang pengawasan siaran pemilu. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Tubagus Hasanuddin ini ingin melihat peran KPID Jatim dalam pengawasan siaran pemilu.
"Melalui pertemuan ini, kita ingin mengetahui bagaimana peran KPID Jatim sebagai salah satu lembaga yang mampu mengontrol kondusivitas Pemilu," kata Hasanuddin saat di Kantor Walikota Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno mengatakan KPID Jatim berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Ia mengatakan ada 4 peran KPID Jatim untuk mengawal Pemilu yang terpusat dan terintegrasi.
Pertama, koordinasi bersama pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mendorong siaran pemilu bermartabat.
Kedua, Pengawasan isi siaran untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.
Ketiga, peningkatan kapasitas Lembaga Penyiaran sebagai pengawas dan pemandu masyarakat selama tahapan pemilu.
"Terakhir, literasi siaran pemilu untuk menciptakan pemirsa cerdas yang mendorong program siaran yang berkualitas," ujar Yosua sambil menunjukkan serangkaian foto yang menggambarkan peran KPID Jatim tersebut.
Selain peran KPID Jatim selama Pemilu, Yosua juga menjelaskan tentang kondisi dan tantangan pengawasan penyiaran di Jawa Timur.
Ia mengatakan tumpang tindih regulasi menyebabkan KPID Jatim menghadapi masalah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan lembaga penyiaran. Misalnya, kata Yosua, terkait keterbatasan alat monitoring dan tenaga pengawas yang harus memantau hampir 400 lembaga penyiaran yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Selain itu, minimnya sarana kerja mengakibatkan KPID Jatim lebih banyak mengandalkan saluran online saat melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan koordinasi dengan lembaga penyiaran dan institusi pemerintah/non-pemerintah lainnya.
"Kami mengharapkan Revisi UU Penyiaran agar kinerja kami lebih optimal dalam melakukan pengawasan lembaga penyiaran dan menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang benar," kata Yosua.
Mencermati kinerja KPID Jatim, Hassanudin mengapresiasi langkah yang telah dilakukan lembaga pengawas tersebut di tengah keterbatasan operasional dari KPID Jatim.
"Dengan anggaran yang hanya sepertiga dari KPID Jabar namun daerah yang lebih banyak, KPID Jatim sudah bekerja dengan maksimal," kata Hassanudin.
Hasanuddin menyampaikan Komisi I DPR RI akan mengawal penguatan kelembagaan tak hanya KPID Jawa Timur tetapi juga KPID daerah lain dan KPI secara keseluruhan.
Hasanuddin berharap ada masukan-masukan dari daerah untuk membuat RUU Penyiaran menjadi lebih baik.
“Kalau perlu kami akan undang ke Jakarta untuk dimintai masukan-masukan supaya RUU penyiaran bisa lebih sempurna,” kata Hasanudin.
