100% Pop Indonesia

 15:00:00  -  17:00:00 WIB

 100% Pop Indonesia

 Sabtu, 23 Maret 2019

yuuuk pantau terus 966 Radio Suara Pamekasan dan bisa dinikmati via streaming yang dapat di download di applikasi store

Pamekasan - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dulunya dikenal dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali dilaksanakan. Selasa (10/01).

Untuk tahun 2019, Kabupaten Pamekasan mendapat pagu program tersebut sebanyak 46.500 sertifikat bidang tanah yang bersumber dari anggaran APBN. Jatah itu tahun ini naik sekitar 1.500 dibandingkan pagu tahun yang lalu yang hanya berkisar sebanyak 45 ribu sertifikat bidang tanah untuk masyarakat.

"Sesuai dengan target untuk tahun ini di kabupaten Pamekasan sebesar 46.500, semoga program ini bisa terrealisir," kata Kepala BPN Kabupaten Pamekasan, Tugas Dwi Patma.

Jatah 46.500 penerbitan sertifikat tanah itu tersebar di beberapa desa dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan, namun tidak semua kecamatan mendapat jatah dalam program PTSL, karena pagu sejak awal sudah ditentukan oleh pusat.

Untuk merealisasikan jumlah pagu yang sudah menjadi jatah Kabupaten Pamekasan itu, Kepala BPN Pamekasan itu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berharap dukungan semua pihak terutama Pemkab Pamekasan dan stakeholder terkait termasuk masyarakat.

"Guna merealisasikan program i i kami akan turun kedesa untuk mensosialisasikan program OTSL ini. Makanya kami mohon dukungan dari Bapak Bupati, DPRD, Forpimda, camat dan lainnya agar program ini sukses dan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun," ujarnya.

Ia juga menambahkan jika sasaran utama PTSL sesuai dengan aturan yang ada adalah tanah atau bidang-bidang tanah yang ada didesa baik tanah masyarakat, instansi pemerintah, tanah wakaf ataupun tanah-tanah yang lain termasuk milik BUMN serta BUMD.

Perlu diketahui, program PTSL merupakan kelanjutan dari Prona, cuma sedikit ada perbedaan, kalai prona ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu, sementara PTSL bersifat kolektif dalam satu desa.

Menurutnya, untuk biaya ia menyebutkan nol rupiah atau gratis dari BPN, tetapi masyarakat hanya dikenakan biaya pra PTSL.

"Biaya untuk BPN itu nol rupiah (gratis), tetapi ada biaya pra PTSL seperti untuk pemberkasan, beli patok, materai dan menyiapkan berkas-berkas di desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) biaya maksimal sebesar Rp. 150 ribu," ungkap Tugas Dwi Patma menerangkan.


Aplikasi Mobile

We have 239 guests and no members online

Facebook

Wisata Madura

  • Nur SMK Nata 2017 - Madura merupakan bagian dari provinsi jawa timur dengan luas kurang lebih 5.168 km2, dengan deretan 127 Pulau . satu...

Kuliner Madura

  • Salah satu kuliner madura yang cukup khas dan unik dari kuliner yang lain, Daging paru sapi tak hanya dikenal sebagai salah satu lauk...

Event Kita

  • Meryam Jameela Sosiologi Unesa 2017 -Untuk memperingari Hari Kartini pada  tanggal 21 april 2015 Radio spfm mengadakan suatu acara yang di...

Permainan