Pamekasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun Anggaran 2021, Senin (21/03/2022). 

 

Acara yang digelar di ruang sidang Paripurna dan dilaksanakan secara virtual, dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan dihadiri Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, jajaran Forkopimda, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan serta Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi DPRD setempat. 

 

Dari 7 Fraksi yang ada di DPRD Pamekasan, hanya 3 Fraksi yang membacakan Pandangan Umumnya. Adapun ketiga Fraksi tersebut diantaranya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). 

 

Penyampaian pemandangan umum diawali oleh perwakilan fraksi PKS lewat juru bicaranya Juma'ah, mengatakan, jika pemerintah masih kurang kreatif dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan serapan anggaran kurang maksimal. 

 

Menurutnya terkait permasalahan itu bupati harus mengadakan evaluasi dari masing-masing OPD apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya. 

 

"Hal ini perlu harus ada evaluasi dari masing-masing OPD, apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya," katanya. 

 

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kesejahteraan guru Taman Kanak-kanak (TK) yang juga belum maksimal dan beberapa permasalahan lainnya seperti banjir yang setiap tahun selalu melanda Kabupaten Pamekasan. 

 

Sedangkan Fraksi Gerindra yang langsung dibacakan oleh ketua Fraksinya Ismail A Rahim menyampaikan jika visi misi Bupati Pamekasan kali ini sangat bagus dalam mendongkrak perekonomian, memperbaiki dunia pendidikan, kesehatan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Namun demikian menurutnya, masih terdapat beberapa ketimpangan terkait didunia pendidikan di Bumi Gerbang Salam. Ketimpangan itu terjadi antara dunia pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. 

 

"Kita bangga Pamekasan menjadi kabupaten pendidikan tapi kita juga perlu mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan yang kita capai. Di 2021 misalnya, Fraksi Gerindra masih menjumpai adanya ketimpangan pendidikan yang ada dipusat kota dengan yang ada di pedesaan. Dari jam mauk sekolah di kota kita melihat para guru datang sebelum siswa datang tetapi di pedesaan masih jauh," katanya. 

 

Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang merupakan fraksi terbesar lewat juru bicaranya Ali Maskur, meminta penjelasan kepada bupati yang salah satunya tentang carut marutnya lalu lintas di perkotaan dalam hal ini berkaitan dengan Dinas Perhubungan. 

 

Ia mengatakan, disepanjang jalan Diponegoro hingga jalan Kabupaten  hampir setiap hari pengendara banyak yang menyalahi aturan khususnya dalam memarkir kendaraannya.

 

"Disepanjang jalan Kabupaten perempatan gadin (depan Kantor Pegadaian) ke barat dan ke timur, ini parkir sudah sembarangan. Ini hal kecil sebetulnya cuma berdampak buruk bagi (kelihatannya) bagi tamu-tamu yang dari luar yang hadir ke Pamekasan. Ini gambaran pemimpin kita yang kocar-kacir," ungkapnya. 

 

Fraksi PPP berharap,  agar pemerintah daerah segera membenahi aturan per parkiran yang merusak tatanan dan keindahan kota Pamekasan.