Pamekasan - Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) mendatangi kantor DPRD Pamekasan guna minta dukungan kepada ketua dewan dan anggotanya terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomer 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP). Jum'at (6/1).
Hasan selaku korlap aksi mengatakan, "dengan diberlakukannya PP 60 tahun 2016 ini sangatlah memberatkan masyarakat kecil, mengingat biaya pengesahan STNK, PNRKB pada kendaraan bermotor semakin membebani masyarakat", katanya.
"Maka dari itu, melalui wakil rakyat kami meminta dukungan tanda tangan agar pemerintahan Jokowi - JK untuk mencabut kembali PP No. 60 tahun 2016, mengevaluasi kembali kebijakan pemerintah tersebut serta agar pemerintah mengembalikan PP No. 50 tahun 2010", pinta Hasan selaku ketua aksi ke wakil rakyat.
Sementara sesaat setelah menemui aksi KMPI dan menandatangani pada kain putih sebagai tanda dukungannya, Ketua DPRD Halili mengatakan, "terkait kebijakan pemerintah saya yakin tujuannya baik, namun demikian rakyat masih merasa belum siap dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM, dan biaya kendaraan bermotor dianggap diluar kemampuan masyarakat", katanya.
[caption id="attachment_349" align="alignright" width="437"]
Foto : Holil, Ketua DPRD saat membubuhkan tanda tangan[/caption]
Sebagai wakil rakyat iapun merasa empati juga kepada masyarakat karena banyak masalah ekonomi. Diberbagai media memang sudah banyak suara-suara masyarakat yang merasa keberatan dengan kebikajakan pemerintah.
"Apapun keadaannya, karena saya dipilih oleh rakyat dan wakil rakyat serta mengemban amanah rakyat tentunya saya harus menghargai, merespon dan selalu memperjuangkan apapun yang menjadi kepentingan rakyat", pungkasnya.
Lipuatan : ,Holil SuaraPamekasan
Editor : Pandu Wardana
