Okta Live Streaming

Madura Hari ini

 17:00:00  -  20:00:00 WIB

 Madura Hari ini

 Jumat, 29 Maret 2024

Kejadian hangat dan rangkaian berita seputar madura selama satu hari dikemas ringan lengkap dengan penjelasan nara sumber berita.

Pamekasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021, Kamis (17/03/2022).

Acara yang digelar di ruang sidang Paripurna dan dilaksanakan secara virtual, dipimpin Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto dan dihadiri Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, jajaran Forkopimda, Kepala Pengadilan Negeri Pamekasan, Sekretaris Daerah, beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan serta Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi DPRD setempat.

Dalam pidato sambutannya, Bupati Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat paripurna yang hadir pada kesempatan itu.

Ia mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebut bahwa kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam setahun atau paling lambat 3 bulan setelah tahun peraturan berakhir.

"Laporan pertanggungjawaban bupati merupakan laporan hasil capaian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam komitmen RKPD Tahun 2021, Kebijakan strategis daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD," katanya.

Bupati yang mantan aktivis PMII ini juga menyampaikan jika di tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018 - 2023 yang dalam dokumen perencanaan tersebut tertuang visi, misi serta strategi dan prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu usai rapat paripurna, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman berharap dalam LKPJ yang disampaikan bupati harus selalu memihak terhadap kepentingan rakyat.

"Apa yang disampaikan bupati tadi yang pertama harus realistis, terus kemudian di masa pandemi harus bisa memenej keuangan, harus disesuaikan dengan porsinya dan yang lebih banyak manfaat terhadap masyarakat. Jadi yang akan datang tahun 2022 dan 2023 harus betul-betul memihak pada kepentingan masyarakat karena APBD itu miliknya masyarakat," pungkasnya